Ringkasan materi Kuliah Umum Prof. Iwan Gardono Sudjatmiko, Ph.D, Guru Besar Sosiologi Politik, Universitas Indonesia – Integrasi dan Transformasi Strategis Negara-Bangsa Indonesia.
Dalam perspektif sosiologi, integrasi negara-bangsa dapat dipahami melalui peran faktor sosial (masyarakat) dan budaya (agama, etnik, ideologi) dalam membentuk identitas nasional dan memperkuat rasa solidaritas di antara warga negara.
Peran faktor sosial dan budaya telah membawa bangsa Indonesia tumbuh dengan sikap nasionalisme yang tinggi membangun bangsa, membentuk sumpah pemuda yang terjadi pada tahun 1928 serta melalui dukungan dari agama dan etnik serta Ormas keagamaan untuk menjadi sebuah bangsa yang “Bhineka Tunggal Ika”.
Peran negara dengan masyarakat dalam dimensi Vertikal (kelas sosial), Horizontal (kelompok identitas: agama, ras, suku, gender) dan Regional (provinsi, kabupaten) membentuk proses sosial dan budaya yang memungkinkan keragaman masyarakat untuk bersatu dalam satu kesatuan bangsa.
Faktor-faktor integratif dan disintegratif memengaruhi proses integrasi pada sebuah negara-bangsa. Faktor disintegrasi dapat mempengaruhi integrasi bangsa dengan menciptakan ketegangan antar kelompok masyarakat, memperkuat perbedaan dan konflik antar etnik, agama, dan ideologi, serta mengurangi rasa solidaritas dan persatuan di antara warga negara. Hal ini dapat menghambat proses integrasi negara-bangsa dan memicu konflik sosial serta ketidakstabilan politik.
Gejala konflik di Indonesia mencakup beragam, seperti kasus intoleransi dan radikalisasi agama, konflik Pilkada Jakarta, konflik identitas (SARA), penolakan Wakil Ketua DPR di Manado, tuntutan “Minahasa Merdeka”, penolakan FPI di Kalteng, penolakan Gubernur Kalbar di Aceh. Hal tersebut menunjukkan adanya kondisi seperti demokrasi “kebablasan”, kesenjangan sosial ekonomi, dan menurunnya peran Islam moderat, yang dianggap memiliki konsekuensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial dan nasional.
Untuk mengatasi gejala konflik yang ada di Indonesia, diperlukan transformasi strategis yang melibatkan proses musyawarah-mufakat antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Transformasi strategis ini meliputi perubahan struktur kekuasaan, peningkatan tuntutan dari daerah, golongan Islam, dan masyarakat mayoritas di lapisan bawah, serta peran penting pemimpin dan organisasi dalam mencari keseimbangan dalam keadilan ketiga dimensi dalam negara-bangsa Indonesia. Selain itu, kebijakan strategis yang dapat digunakan untuk meningkatkan integrasi negara-bangsa mencakup berbagai aspek, seperti penguatan pendidikan multikultural, promosi toleransi antar kelompok, pembangunan infrastruktur yang merata, pemberdayaan masyarakat lokal, serta kebijakan yang mendukung keberagaman budaya dan agama.
No responses yet