PADANG – Departemen Sosiologi mengadakan kuliah umum dengan mengusung tajuk Menelisik Peran dan Eksistensi Civil Society dalam Pembangunan Era Abad 21 bertempat di Aula Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Universitas Negeri Padang (UNP), pada Senin (12/6) lalu. Kegiatan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB yang dibuka oleh Dekan FIS UNP, Prof. Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum., dan turut hadir juga beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Sumatera Barat. Lembaga-lembaga tersebut ialah Lembaga Badan Hukum (LBH) Padang, Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M), serta JEMARI Sakato yang menjadi pembahasan utama kuliah umum terkait peran masyarakat madani dalam pembangunan di abad 21.
Peran civil society atau masyarakat madani terhadap pembangunan menjadi penting karena pemerintah sebagai stakeholder tidak dapat menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat. Hal inilah yang menjadi kekuatan LSM untuk selalu berpihak kepada kelompok-kelompok rentan yang tidak memiliki akses modal dan kapital ketika munculnya sebuah kebijakan. Direktur LBH Padang, Indira Suryani, MH., sebagai salah satu pembicara menyatakan juga bahwa LBH harus melihat sisi hukum untuk selalu berpijak pada kelompok-kelompok rentan.
Kuliah Umum Berlangsung di Aula FIS UNP
“Kenapa marjinal people? Karena orang-orang yang punya modal tidak perlu bantuan LBH, karena bisa mencari lawyer sendiri, ataupun membiayai lawyer sendiri. Ataupun orang yang punya kapasitas pengetahuan sebenarnya tidak perlu bantuan dari LBH yang dapat mencari bantuan hukum sendiri. Di sini posisi LBH berpihak pada orang yang tidak punya modal, tidak punya uang, tidak punya akses pengetahuan, yang orang ini tidak tahu harus berbuat apa. Sisi-sisi itulah yang dilihat oleh LBH,” ujar Indira Suryani menjadi pembicara di sela-sela kuliah umum.
Direktur LP2M Sumbar, Ir. Ramadhaniati, ikut berbicara bahwa kelompok-kelompok rentan lainnya perlu diberi ruang terutama kelompok perempuan yang termarjinalkan di tengah gempuran pembangunan abad 21. Untuk merespons hal tersebut, Ramadhaniati pun memaparkan program strategis LP2M di mana adanya ruang bagi perempuan agar memiliki pendapat (suara) sendiri, akses kesehatan reproduksi seksual, dan keterwakilan yang sama dalam ranah politik sebagai upaya mencapai keadilan masyarakat yang madani.
Penyampaian Materi oleh Narasumber
“Kita mengupayakan adanya keadilan-keadilan pada masyarakat. Berupaya mendorong kebijakan-kebijakan yang ada dalam mendapatkan keadilan di masyarakat. Kita tidak bisa menutup mata jika adanya ketidakadilan di masyarakat,” kata Anggun Mustika Yanti, M.Pd, Direktur JEMARI Sakato, yang mengamini peran LSM dalam mencapai keadilan masyarakat.
Sementara itu, Khairul Fahmi, S.Sos., M.Si, sebagai moderator kuliah umum menegaskan LSM bekerja dalam idealisme keberpihakan yang bertumpu pada kelompok rentan sehingga terjadi kesetaraan dalam pembangunan. Seperti yang dinyatakan juga oleh Nora Sosilawati, S.Sos., M.Si., bahwa LSM (sebagai civil society) bukan bagian dari pemerintahan sebuah negara di mana posisinya sebagai kelompok alternatif yang selalu memastikan pembangunan berjalan merata pada seluruh lapisan masyarakat.
“Artinya, peran civil society sangat penting dalam pembangunan karena pemerintah tidak mungkin menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat. Mari, kita dukung apa yang dilakukan oleh LSM ini,” ucap Nora Sosilawati, S.Sos., M.Si., selaku pembicara kuliah umum dari civitas akademika UNP. Kuliah umum ditutup dengan penandatanganan MoU Departemen Sosiologi UNP yang diwakili oleh Kepala Departemen, Dr. Eka Vidya Putra, S.Sos., M.Si. bersama beberapa LSM, di antaranya JEMARI Sakato, Women’s Crisis Center Nurani Perempuan, Lembaga Badan Hukum (LBH) Padang, Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Sumatera Barat, Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM), Perkumpulan Qbar Indonesia Madani, Revolt Institute, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), serta Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI).
Pembuat Berita: AB Sarca Putera, S. Ikom., MA.
Penyunting: Sri Oktika Amran, S.I.Kom., M.Si.
No responses yet